Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dan berita media hari ini, Kamis, 23 November 2017 ;

PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK)

PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (DAJK) dinyatakan pailit demi hukum usai permohonan pembatalan perdamaian alias homologasi yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) diterima oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonanan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan termohon (DAJK) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," ungkap ketua majelis hakim Marulak Purba.

Sementara itu, Bank Mandiri mengajukan pembatalan karena Dwi Aneka Jaya tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Terdapat beberapa hal yang tak dipenuhi DAJK pasca homologasi. Di antaranya pembayaran bunga tunai, penambahan modal usaha, dan penyerahan jaminan aset.

Tender Tol Probolinggo-Banyuwangi

Konsorsium badan usaha milik negara (BUMN), yang tediri atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Waskita Toll Road, dan PT Brantas Abipraya memenangkan lelang tol Probolinggo- Banyuwangi sepanjang 170,36 kilometer. Konsorsium itu dinyatakan menang setelah menjadi satu-satunya peserta lelang yang bertahan.

Kepala Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eka Pria Anad, mengatakan penandatanganan kontrak untuk ruas tersebut rencananya bakal diteken pada Desember 2017.

“Kami sepakat dengan Jasa Marga untuk kedua tol tersebut. Pengumuman pemenang secara resmi rencananya pekan ini, tetapi bisa saja mundur kalau ada administrasi yang kurang,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini belum ada lahan yang dibebaskan untuk ruas tol tersebut. Pasalnya, pemerintah masih memproses izin penetapan lokasi (penlok) yang menjadi prasyarat proses pembebasan lahan.

“Penlok proses terus, mudah-mudahan tahun depan sudah jadi,” ujarnya.

PT Adaro Energy Tbk (ADRO)

Anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Indonesia Power akan menggandeng PT Adaro Energy Tbk (ADRO) untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang di Kalimantan Timur berkapasitas 2x100 megawatt (MW). Nilai investasi pembangunan pembangkit listrik tersebut ditaksir mencapai US$180 juta.

Indonesia Power akan mengelola PLTU Kaltim 5 2X100 megawatt (MW) berdasarkan penunjukkan langsung oleh PLN. Direktur Utama Indonesia Power, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan Indonesia Power memiliki 51 persen saham sedangkan Adaro memiliki porsi saham 49 persen.

“Kami [Indonesia Power] sedang mengajukan pengusulan perusahaan mitra kepada induk perusahaan, yaitu PLN. Kami akan bekerja sama dengan Adaro,” katanya.

Dia mengatakan tengah menyelesaikan tahapan-tahapan untuk segera melakukan penandatanganan jual beli listrik kepada PLN. Harga jual listrik dari independent power producer (IPP) atau pengembang maksimal 75 persen dari biaya pokok produksi (BPP) PLN setempat.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) memperoleh fasilitas pinjaman US$150 juta dari Pinacle Company Limited (PLC). Pinjaman ini menambah jumlah pinjaman sebelumnya dari PLC kepada perseroan sebesar US$96,65 juta dengan periode dan tingkat suku bunga yang akan digabung menjadi satu perjanjian.

Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjamang itu untuk untuk melanjutkan usahanya. Pasalnya, hingga 30 Juni 2017, perseroan masih mengalami akumulasi kerugian bersih US$530,21 juta.

"Menghadapi kondisi tersebut, manajemen perseroan telah menyusun rencana untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja perusahaan," papar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Manajemen INRU akan menggunakan pinjaman tersebut untuk mill major maintenance dan penggantian sebagian mesin yang diperkirakan mencapai US$100 juta.

Di samping itu, pinjaman akan digunakan untuk pengembalian pembayaran uang muka dari DP Marketing International Macao Commercial Offshore Limited. Perseroan memiliki kewajiban membayar uang muka US$40 juta yang jatuh tempo pada Desember 2017.

Holding BUMN Tambang

Nilai ekuitas PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan meningkat menjadi Rp87 triliun setelah proses pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) tambang tuntas akhir tahun ini. Perseroan akan menjadi induk usaha empat BUMN tambang, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS) dan unit usaha yang membawahi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.

"Saat ini, lagi proses inbreng saham BUMN tambang ke Inalum," ungkap Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategi dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam proses inbreng saham atau pembentukkan holding pertambangan. Sebab akan ada rapat umum pemegang saham yang akan menyetujui perpindahan saham pemerintah ke Inalum.

Kendati begitu, pemerintah tetap memiliki kendali di perusahaan yang akan tergabung ke dalam holding BUMN tambang kendati saham negara di BUMN tersebut akan dialihkan ke Inalum. (AM)