Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)

MNC Sky melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I). Berdasarkan prospektus ringkas, MSKY akan melepas 1,29 miliar lembar saham dan memiliki efek dilusi maksimal 14,29 persen bagi para pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya.

Penerbitan saham baru ini dilakukan dengan rasio 6:1. Sehingga, pemegang 6 saham lama MSKY akan memperoleh hak untuk membeli 1 saham baru. Harga nominal rights issue ini sebesar Rp 100 per saham. Adapun harga pelaksanaan yang ditetapkan sebesar Rp 1.000 per saham. Artinya, MSKY bakal meraup dana segar Rp 1,29 triliun melalui aksi korporasi tersebut.

PT Sky Vision Network (SVN) selaku pemegang saham utama MSKY menyatakan hanya akan mengekesekusi hak atas 73 miliar saham atau setara Rp 73 miliar. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dan PT MNC Investama Tbk (BHIT) menyatakan tidak akan ikut serta dalam rights issue tersebut.

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Barito akan mulai memperdagangkan harga saham dengan nominal baru di pasar reguler/negosiasi pada 12 Juli 2017. Adapun harga nominal saham lama sebesar Rp1.000 per lembar menjadi Rp500 per lembar atau stock split dengan perbandingan 1:2.

PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL)

Gajah Tunggal telah menarik peredaran ban secara sukarela atau voluntary recall untuk 394.378 ban di pasar AS. Langkah tersebut telah disampaikan kepada National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Penarikan tersebut pada 30 Juni 2017 yang setara dengan 3,8 persen dari total volume penjualan ban perseroan ke AS.

Penarikan dilakukan untuk penjualan periode Juli 2014 sampai dengan Desember 2016. Produk ban yang ditarik merupakan jenis dan ukuran ban khusus untuk pasar AS. Keputusan tersebut tidak mempunyai dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan.

National Payment Gateway

Bank Indonesia (BI) resmi menerbitkan peraturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 pada 22 Juni 2017 lalu. Aturan ini menjadi pijakan dalam menciptakan integrasi sistem pembayaran nasional yang efisien.

Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI, mengungkapkan dengan adanya NPG biaya transaksi non-tunai nasabah bisa ditekan, misalnya biaya transfer antar bank dan pembayaran ritel domestik.

Pasalnya, NPG menjadikan sistem pembayaran dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

Pemerintah Tarik 15 Proyek Keluar dari Daftar Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menarik 15 proyek keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 lantaran dianggap tidak memiliki perencanaan yang detail.

Deputi VI Kemenko Perekonomian bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengatakan proyek itu kami keluarkan karena memiliki nilai investasi di bawah Rp100 miliar.

Padahal, kriteria menjadi Proyek Strategis Nasional harus memiliki nilai investasi di atas itu. Sebagian besar dari 15 proyek itu bahkan belum memiliki nilai investasi, namun proyek paling besar yang dikeluarkan dari PSN, yaitu bandara Karawang dengan nilai investasi Rp37,5 triliun," ujarnya, Kamis (6/7).