Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait korporasi dan pasar modal yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Aturan Gadai Saham

Kegiatan transaksi gadai efek atau repurchase agreement (repo) akan semakin transparan. Setelah mengeluarkan pedoman transaksi repo, kini regulator pasar modal mewajibkan penerapan global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia dalam transaksi tersebut. Penerapan GMRA Indonesia tersebut tercantum dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/2015 tentang GMRA Indonesia yang ditetapkan OJK 23 November 2015. SE tersebut melanjutkan POJK No.9/2015 tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai informasi, pedoman standar transaksi repo yang sudah diterbitkan OJK melalui POJK No.9 itu mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional.

Adapun, di dalamnya mengatur lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo atas efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh OJK, serta yang penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengikuti ketentuan ini. Kemudian, transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek dan wajib dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis atas transaksi repo tersebut wajib menerapkan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road, WSKT membeli seluruh saham milik PT Sembilan Benua Makmur di PT Waskita MNC Transjawa Toll Road dengan nominal Rp757,48 miliar. Perseroan telah menambah modal disetor dan ditempatkan kepada Waskita Toll Road sejumlah Rp757,48 miliar, untuk pembelian saham tersebut.

Dengan demikian pemegang saham di PT Waskita MNC Transjawa Toll Road terdiri atas PT Waskita Toll Road sebesar 99,99 persen dan Koperasi Waskita sebesar 0,01 persen. Waskita MNC Transjawa Toll Road mengendalikan dan memegang konsensi ruas jalan tol di pulau Jawa antara lain Kanci-Pejagan, PejaganPemalang, serta PasuruanProbolinggo.

PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI)

Meski mengalami penurunan kinerja, TAXI menyatakan siap memenuhi kewajiban pembayaran utang termasuk obligasi yang dirilis tahun lalu. Corporate Secretary Express Transindo Utama (TAXI) Merry Anggraini menuturkan perseroan sanggup memenuhi kewajiban pembayaran obligasi karena kas internal masih mencukupi.

Selain itu, perseroan berniat menjual landbank seluas 10,4 hektare untuk mengurangi jumlah utang. Jika transaksi berhasil dilakukan, maka dana dari penjualan tersebut bakal digunakan untuk mempercepat pembayaran utang bank. Percepatan pembayaran utang memungkinkan TAXI untuk menghemat kas, yang biasanya dipakai untuk membayar cicilan dan bunga bank.

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC)

MEDC, melalui anak usahanya PT Medco E&P Tomori Sulawesi meraih fasilitas pinjaman US$200 juta untuk membiayai proyek hulu gas di lapangan Senoro, Sulawesi Tengah. Fasilitas itu diperoleh setelah perseroan meneken perjanjian fasilitas berjangka (term facility agreement) pada 24 November dengan lima bank, yakni PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bank Standard Chartered, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Lima bank itu bertindak sebagai joint mandated lead arrangers untuk proyek fasilitas berjangka dengan Standard Chartered sebagai koordinator utama. Perseroan menyatakan fasilitas berjangka senilai US$200 juta itu menunjukkan 1,75 kali oversubscription. Pendanaan ini akan memberikan kontribusi akumulatif US$600 juta atas total dana yang diperoleh perseroan pada 2015 untuk tujuan investasi modal dan pendanaan utang Medco Energi.

PT PP Properti Tbk (PPRO)

Setelah membentuk usaha patungan bersama PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) untuk pembangunan apartemen, PPRO memastikan akan menjalin kerja sama serupa dengan PT Sentul City Tbk (BKSL) dalam waktu dekat ini. Direktur PPRO Indaryanto mengatakan saat ini perseroan tengah melakukan finalisasi pembentukan usaha patungan dengan BKSL terkait pembangunan tiga menara apartemen di area permukiman di Sentul City, Bogor.

Pengembangan apartemen menyasar kelas menengah dan menengah ke atas. Level harga jualnya sekitar Rp17 juta per m2. Nilai proyek dari pembangunan tiga menara apartemen tersebut mencapai Rp1,4 triliun. Indaryanto memperkirakan proses pembangunan akan dimulai pada awal tahun depan, begitu pula dengan peluncuran proyek. Masing-masing menara apartemen terdiri dari 32 lantai. Adapun pembangunan hunian high rise tersebut dilakukan di atas lahan seluas 1 hektare.

Newmont Nusa Tenggara

Pengusaha minyak Arifin Panigoro berniat membeli 76 persen saham Newmont Nusa Tenggara senilai US$2,2 miliar. Ia sudah menemui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Arifin akan memborong mayoritas saham Newmont dari tiga pihak. Pertama, 50 persen dari Nusa Tenggara partnership BV, yang merupakan konsorsium antara Induk Newmont asal AS dan Sumitomo asal Jepang.

Kedua, Arifin akan membeli 17,8 persen saham Newmont milik PT Pukuafu Indah, perusahaan milik keluarga mendiang Yusuf Merukh. Ketiga, Arifin akan membeli 2,2 persen milik PT Indonesia Masbaga. Namun, Kementerian ESDM belum mengetahui rencana akuisisi itu.

PT Kino Indonesia Tbk

Kino menetapkan harga saham initial public offering (IPO) senilai Rp 3.800 per saham. Harga itu di batas bawah dari rentang penawaran Rp 3.750- 5.225 per saham. Kino menjual 228,57 juta saham baru setara 16 persen modal ditempatkan dan disetor penuh. Jika IPO lancar, Kino akan mereguk dana segar Rp 868,65 miliar. Penawaran saham Kino sejak 10 November dan berakhir 20 November.

Perusahaan konsumer tersebut akan menggunakan 27 persen dana IPO untuk mengakuisisi merek atau penyertaan modal di industri sejenis. Kemudian 50 persen dana IPO untuk belanja modal atau capital expenditure (capex). Adapun 23 persen dana IPO untuk modal kerja. Selain menjual saham IPO di dalam negeri, perusahaan menawarkan sahamnya di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Inggris.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

BBNI merevaluasi aset demi memperbesar aset dan menggenjot kinerja. Hitungan BNI, revaluasi aset memberikan tambahan aset sebesar Rp 10 -12 triliun. Hasil revaluasi aset itu diproyeksikan bakal menggemukkan modal inti (CAR) tier 1 BNI menjadi 17,4 persen dari posisi saat ini sebesar 14,7 persen.

Akan tetapi, penambahan aset ini mengharuskan BNI membayar Rp 190 - 200 miliar untuk membayar pajak penghasilan (PPh) final sebesar 3 persen. Tak hanya itu, kewajiban BNI membayar pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun bakal bertambah sekitar Rp 6 miliar atau 0,05 persen dari hasil revaluasi. Mayoritas aset BNI yang mengalami revaluasi merupakan tanah dan bangunan dalam bentuk bangunan kantor, rumah dinas dan wisma pelatihan.