Bareksa.com - Berikut sejumlah berita kebijakan pemerintah atau regulator yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) JPSK akan selesai pada Oktober nanti. Optimisme ini terjadi karena beberapa pasal yang selama ini menjadi ganjalan telah hilang. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan RUU JPSK ditargetkan akan selesai dibahas pada September 2015.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno bilang, ada tiga klausul yang menjadi pembahasan utama di RUU JPSK. Pertama, kewajiban pemerintah meminta persetujuan DPR terkait langkah strategis yang rawan moral hazard. Kedua, pembahasan hak imunitas bagi para pengambil kebijakan. Ketiga, penetapan kriteria bank yang berdampak sistemik. Dari tiga hal itu, sebenarnya pemerintah telah sepakat menghilangkan pasal imunitas pejabat pengambil keputusan.

Pajak Warteg

Ditjen Pajak hanya memberikan tenggat tiga tahun bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas tarif pajak penghasilan (PPh) final 1 persen yang selama ini populer disebut ‘pajak warteg’ ini. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan langkah tersebut akan dilakukan sejalan dengan rencana pengetatan kriteria subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, yakni hanya untuk hanya untuk wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) baru.

Batasan itu, lanjutnya, akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Per edaran Bruto Tertentu. Kendati akan ada batasan waktu pemanfaatan fasilitas pajak final selama tiga tahun, WP masih diperbolehkan melanjutkan penggunaan dengan syarat omzet masih Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang dibuktikan dengan beberapa bukti administrasi yang akurat.

Proyek Jalan Tol

Pemerintah mengharuskan calon investor yang akan mengikuti lelang investasi proyek jalan tol untuk menggandeng kontraktor dan operator sejak awal. Plt. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan ketentuan baru pada dokumen lelang tol tersebut diterapkan guna mempercepat proses konstruksi. Ketentuan baru ini mulai berlaku untuk proyek yang segera dilelang, seperti jalan tol Manado— Bitung dan Samarinda—Balikpapan, yang kini tengah memasuki masa pra kualifikasi.

Pembangkit Listrik

PT PLN (Persero) memprediksikan beberapa pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.688 megawatt (MW) akan beroperasi secara komersial hingga akhir tahun ini. Pembangkit tersebut merupakan bagian dari proyek pembangkit dengan kapasitas 7.000 MW yang sudah dicanangkan semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Lokasi pembangkit akan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia guna meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97 persen pada 2019.

PLN menargetkan pada tahun ini pembangkit dengan kapasitas total 5.000 MW dari proyek 7.000 MW dapat beroperasi. Direktur PLN Amin Subekti menyebutkan hingga saat ini pihaknya sudah berhasil mengoperasikan sembilan pembangkit listrik dengan total kapasitas kurang lebih 1.312 MW termasuk PLTG di Bali dan PLTU di Kepulauan riau. PLN tidak akan menyerahkan proyek pembangkit yang sudah berjalan pengadaannya pada pengembang swasta.