Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah atau regulator yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Kebijakan ekonomi

Pemerintah akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi lanjutan guna memperteguh kepercayaan pasar terhadap perekonomian dan menarik aliran valuta asing dari luar negeri. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi tersebut berguna untuk memperlancar arus perekonomian dalam negeri sembari menarik valas dari pasar asing.

Paket kebijakan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan akan dirilis pekan depan. Beberapa kebijakan baru itu di antaranya aturan di sektor riil, sektor keuangan, tax holiday, dan deregulasi di berbagai bidang perizinan.

Transaksi short selling

Bursa Efek Indonesia akan mencabut izin transaksi bagi broker yang terbukti melakukan short selling di luar ketentuan hingga menyebabkan IHSG jatuh cukup dalam. Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyelidiki enam broker yang diduga kuat melakukan transaksi short selling di luar aturan. Tanpa mau menyebut nama broker yang lagi diselidiki itu, otoritas BEI menyatakan sebagian besar merupakan broker asing, dengan mayoritas nasabah institusi global yang kepemilikan sahamnya tercatat di kustodian global.

Defisit transaksi berjalan

Bank Indonesia memprediksi defisit transaksi berjalan sepanjang tahun ini menyempit menjadi kurang dari US$19 miliar turun dari realisasi tahun lalu yang mencapai US$27,48 miliar. Bank sentral menyatakan tren penyempitan defisit transaksi berjalan itu mencerminkan penyehatan neraca eksternal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sepanjang 2014, RI mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 3,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto setara US$27,48 miliar. Sementara itu, dalam enam bulan pertama pertama tahun ini transaksi berjalan telah defisit US$8,57 miliar. Namun demikian, penyehatan tersebut juga melemparkan sinyal berlanjutnya aktivitas ekonomi ke tahun berikutnya. Pasalnya, aktivitas impor barang modal dan bahan baku/penolong turut tergerus.

Ekspor Januari-Juni terkoreksi 11,9 persen (year-on-year, yoy) menjadi US$78,3 miliar. Impor anjlok 17,8 persen menjadi US$73,9 miliar. Secara akumulatif, Badan Pusat Statistik merekam neraca perdagangan surplus US$4,4 miliar selama paruh tahun ini.

RUU Perbankan

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Hendrawan Supratikno mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk memasukkan pengaturan soal transaksi elektronik ke dalam revisi Undang-Undang No.10/1998 tentang Perbankan. Selain pembahasan revisi beleid itu, Anggota Komisi XI DPR mengatakan juga akan membahas soal rancangan undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan revisi Undang-Undang Bank Indonesia.

Khusus untuk revisi UU No. 23/2004 tentang Bank Indonesia, salah satu isi dari rancangan undang-undang tersebut adalah mempertegas kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, untuk revisi Undang-undang No.10/1998 tentang Perbankan, yang akan ditonjolkan dalam beleid tersebut adalah asas resiprokalitas dan juga menyangkut soal konglomerasi keuangan. Selain itu, juga akan ada soal bank-bank khusus, misal bank pertanian dan bank perikanan. (np)