BeritaArrow iconKategoriArrow iconArtikel

POLICY FLASH: Pemerintah Akan Atur Tarif Layanan Data

30 Juli 2015
Tags:
POLICY FLASH: Pemerintah Akan Atur Tarif Layanan Data
Menkominfo Rudiantara (kiri) didampingi Direktur Service Management XL Ongki Kurniawan (baju biru) memantau kesiapan PT XL Axiata Tbk (XL) dalam memastikan kualitas jaringan dan layanan pada seluruh wilayah Indonesia saat malam takbiran menjelang hari raya. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Target investasi migas meleset; anggaran nondiskresi capai 19% dari RAPBN 2016

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah atau regulator yang dirangkum dari surat kabar nasional:

RAPBN 2016

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan total anggaran tidak mengikat (nondiskresi) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mencapai Rp398 triliun atau 19 persen dari total belanja negara yang direncanakan Rp2.095 triliun. Wapres menuturkan dalam RAPBN 2016, sejumlah pos belanja bersifat terikat oleh amanat undang-undang antara lain anggaran pendidikan 20 persen, kesehatan 5 persen, serta transfer daerah dan dana desa sebesar 37 persen. Selain itu ada pula anggaran rutin berupa subsidi 9-10 persen dan bunga utang 9 persen. Pagu nondiskresi akan dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis termasuk pembangunan infrastruktur.

Promo Terbaru di Bareksa

Investasi Migas

Target investasi minyak dan gas meleset sepanjang semester pertama tahun ini seiring dengan harga minyak global yang anjlok dan kebijakan pemerintah yang memberatkan pebisnis. Realisasi investasi baru sektor migas pada semester pertama baru terlaksana US$ 7,2 miliar atau 35,67 persen dari total target US$20,18 miliar. Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Keguatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Budi Agustyono memprediksi dengan kondisi seperti sekarang sulit untuk mencapai target investasi sepanjang tahun. Selain harga minyak yang lesu, KKKS mengeluhkan perizinan terutama di tingkat pemerintah daerah untuk kegiatan pengeboran dan eksplorasi lainnya. Faktor lain rendahnya investasi hulu migas adalah gagalnya penemuan cadangan minyak.

Tarif Layanan Data

Pemerintah akan segera membahas tarif layanan data setelah regulasi tarif interkoneksi dan tarif ritel rampung. Pasalnya, saat ini kecenderungan pengguna data terus meningkat disertai dengan layanan 4G yang diberikan para operator. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna mengatakan pihaknya akan mendiskusikan tarif data bersama para operator. Yang perlu diatur termasuk tarifnya, kualitas, model penarifannya.

Survei Keyakinan Konsumen

Tingkat keyakinan konsumen dan pengusaha di Indonesia menurun sebagai imbas dari pelemahan ekonomi. Hal ini terungkap dari hasil dua survei terpisah oleh Nielsen Indonesia dan Grant Thornton International Business Report. Berdasarkan hasil survei Nielsen Indonesia terhadap 523 konsumen online, selama kuartal II/2015 indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia berada pada posisi 120. Skor ini turun tiga poin dibandingkan dengan posisi kuartal I/2015 yang mencapai 123 poin. Managing Director Nielsen Indonesia Agus Nurudin menjelaskan skor ini menempatkan Indonesia di urutan ketiga dunia setelah India dan Filipina, masing-masing dengan skor 131 dan 122 poin. Penurunan IKK dipicu sejumlah faktor yaitu optimisme prospek lapangan kerja ke depan, kondisi keuangan pribadi dalam setahun kedepan, dan belanja konsumen.

Tansaksi Bursa Berjangka

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia menahan transaksi smelter timah seluruh anggota bursa karena belum memiliki surat persetujuan ekspor, sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/2015 pada 1 Agustus. Stella Novita Lukman, Kepala Divisi Pengembangan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), mengatakan pasar timah di bursa tetap dibuka, tetapi 26 smelter anggota bursa yang belum mempunyai surat persetujuan ekspor (SPE) tidak bisa melakukan transaksi. Hal itu untuk mengantisipasi agar transaksi ekspor timah tidak bermasalah saat kebijakan sudah diterapkan. Dalam Permendag Nomor 33 itu disebutkan bahwa SPE diwajibkan bagi para eksportir timah batangan untuk menjamin sumber bahan baku timah.

Lelang SBSN

Pemerintah berhasil meraup Rp2,93 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk dalam lelang yang diselenggarakan pada Selasa (28/7). Hasil penjualan SBSN ini akan dipergunakan untuk menutup sebagian defisit fiskal dalam APBN Perubahan 2015. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan SBSN yang dilelang mencakup lima seri yakni SPN-S 15012016 (reopening), PBS006 (reopening), PBS007 (reopening), PBS008 (reopening), dan PBS009 (new issuance). Total penawaran untuk seluruh seri mencapai Rp6,73 triliun atau oversubscribed 2,29 kali

Pilihan Investasi di Bareksa

Klik produk untuk lihat lebih detail.

Produk EksklusifHarga/Unit1 Bulan6 BulanYTD1 Tahun3 Tahun5 Tahun

Trimegah Dana Tetap Syariah

1.313,18

Up0,15%
Up3,81%
Up0,02%
Up5,82%
Up18,30%
-

Capital Fixed Income Fund

1.766,42

Up0,60%
Up3,41%
Up0,02%
Up7,32%
Up17,24%
Up43,22%

STAR Stable Income Fund

1.917,41

Up0,56%
Up2,94%
Up0,02%
Up6,33%
Up30,71%
Up60,33%

Syailendra Pendapatan Tetap Premium

1.753

Down- 0,46%
Up3,74%
Up0,01%
Up4,38%
Up18,76%
Up47,23%

Trimegah Dana Obligasi Nusantara

1.035,73

Down- 0,22%
Up1,77%
Up0,01%
Up2,68%
Down- 2,15%
-
Tags:

Video Pilihan

Lihat Semua

Artikel Lainnya

Lihat Semua