Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah atau regulator yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Stabilitas Ekonomi

Bank sentral cenderung mempertahankan kebijakan ketat dengan penuh kehati-hatian (cautious-tight) untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dan inflasi. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan kebijakan yang cenderung ketat penuh kehati-hatian itu diambil agar nilai tukar rupiah bergerak stabil. Sejak Januari hingga Juni, rata-rata nilai tukar rupiah berkisar Rp12.950.

Selain itu, risiko inflasi juga lebih terkendali. Diperkirakan inflasi hingga akhir tahun sekitar 4 persen plus minus 1 persen, setelah inflasi year-to-date hingga Juni baru mencapai 0,96 persen. Agus mengatakan bank sentral siap melanjutkan kebijakan yang selaras dengan otoritas fiskal guna mempertahankan momentum stabilitas ekonomi tersebut. Sementara itu, 16 ekonom disurvei Bloomberg memperkirakan Rapat Dewan Gubernur BI hari ini tidak akan menurunkan suku bunga acuan dan tetap di level 7,5 persen.

Proyek Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan hingga kini telah melelang 93 persen paket proyek infrastruktur atau setara Rp90 triliun, meningkat signifikan dari pencapaian akhir semester I/2015. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan data e-monitoring menunjukkan pelaksanaan lelang paket proyek infrastruktur kementeriannya hingga akhir semester I/2015 baru mencapai 65 persen atau senilai Rp61,6 triliun.
Beberapa proyek yang masih dalam proses lelang dan belum terkontrak itu merupakan proyek yang didanai pinjaman. Beberapa proyek yang didanai pinjaman tersebut antara lain proyek pembangunan jalan tol yang menjadi porsi dukungan pemerintah, seperti pemba ngunan ruas tol Cileunyi–Sumedang-Dawuan, ruas tol Manado–Bitung, dan Balikpapan–Samarinda.

Lumpur Sidoarjo

Kementerian Keuangan menjamin pembayaran untuk pembelian tanah ganti rugi korban Lumpur Lapindo bisa dicairkan pada pekan ini setelah kesepakatan dengan Lapindo Jaya Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya. Dengan ditekennya perjanjian itu, pemerintah secara resmi memberi pinjaman dana antisipasi Rp 781,69 miliar pada Lapindo. Bunga pinjaman ditetapkan 4,8 persen per tahun dengan jangka waktu empat tahun sejak perjanjian diteken.

Apabila Lapindo tidak bisa melunasi, jaminan aset dan bangunan senilai Rp2,8 triliun beralih kepada pemerintah. Perjanjian bertajuk Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 diteken pada Jumat (10/7).

Aturan Konglomerasi

Otoritas Jasa Keuangan serius memantau aksi korporasi konglomerasi, dengan menerbitkan aturan kewajiban modal konglomerasi keuangan pada September. OJK tengah memfinalisasi rumus perhitungan kewajiban itu, yang dengan cara sederhada dibagi menjadi dua jenis. Pertama menghitung kewajiban modal berdasarkan masing-masing entitas unit usaha. Kedua, menghitung kewajiban modal secara grup. Kalau secara konglomerasi modal cukup tetapi anak usaha kurang, OK akan meminta induk menyuntikkan modal.