Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Bea Materai

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih mengkaji rencana untuk merevisi Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Salah satu poin perubahan yang diusulkan adalah perubahan tarif bea materai. Rencananya akan ada perubahan dari dua tarif menjadi satu tarif, yaitu Rp10.000.

Padahal sebelumnya, Ditjen Pajak telah mengumumkan akan mengubahnya menjadi dua jenis tarif dari saat ini Rp3.000 menjadi Rp10.000 dan Rp6.000 menjadi Rp18.000. Pengenaan materai juga diusulkan dengan batasan lebih dari Rp5 juta untuk semua dokumen termasuk transaksi belanja ritel.

Penyerapan APBN

Hingga 30 Juni, pendapatan pemerintah mencapai Rp704,64 triliun atau 40 persen dari target anggaran Rp1.761 triliun. Penerimaan terbesar dari bea cukai dan penerimaan bukan pajak masing masing mencapai 50 persen dari target. Sementara penerimaan pajak baru Rp478,89 triliun atau 37 persen dari target. Capaian pendapatan belum setara belanja yang masih minim sebesar 39 persen dari target, dan lebih kecil dibanding 2014 sebesar 41,2 persen. Bahkan, belanja modal pemerintah baru 10 persen dari target.

Pungutan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan total kebutuhan anggaran lembaga pada 2016 sebesar Rp3,8 triliun, atau naik 6,18 persen dibanding tahun ini. Total anggaran tersebut seluruhnya akan dipenuhi melalui pungutan dari industri. Dalam menyusun anggaran, OJK mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kenaikan proyeksi pungutan, kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan operasional.