Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah yang dirangkum dari surat kabar nasional:

- Sejalan dengan peningkatan outlook rating Indonesia oleh Standard & Poor's, dari stabil menjadi positif, pemerintah menawarkan sukuk global bertenor 10 tahun senilai $2 miliar dengan tingkat imbal hasil 4,55 persen.

Nilai emisi ini merupakan yang terbesar dalam penerbitan surat utang syariah berdenominasi dolar AS sejak 2009. Dalam lima kali penerbitan selama ini, nilai emisi terbesar tercatat $1,5 miliar, yakni pada 2013 dan 2014.

Investor di New York meminta imbalan sukuk global sebesar 4,55 persen, lebih tinggi dibanding yang ditawarkan pemerintah 4,3 - 4,4 persen. Peningkatan outlook rating S&P menjadi bukti kebijakan pemerintah di jalur yang benar.

- Pemerintah mencatat penyerapan belanja modal per 15 Mei baru mencapai Rp10,2 triliun atau 3,7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Realisasi belanja modal ini lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu Rp16,7 triliun.

Rendahnya penyerapan akibat adanya perubahan nomenklatur beberapa kementerian termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran paling tinggi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan memperbaiki penyerapan belanja modal karena daftar isian penggunaan anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai 95 persen.

- Pemerintah menaikkan harga acuan gula—sering disebut dengan harga pembelian pemerintah/HPP— kristal gula putih Rp8.900 per kg atau naik 4,7 persen dari HPP patokan tahun lalu Rp8.500 per kg.

Penetapan HPP gula oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel itu lebih rendah dari usulan Kementerian Pertanian sebesar Rp9.750 per kg.

- Pemerintah menyiapkan skema bisnis baru USO (Universal Service Obligation) berupa pengurangan setoran wajib sebagai insentif bagi operator yang menggelar infrastruktur broadband.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Muhammad Budi Setiawan mengemukakan pemerintah memiliki program besar dengan rencana pita lebar Indonesia (RPI) sehingga infrastruktur itu harus segera digeber dan diharapkan tuntas 2019.

Skema USO merupakan dana yang dipungut pemerintah pada operator sebesar 1,25 persen dari laba perusahaan. Setelah dana USO terkumpul, pemerintah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian layanan telekomunikasi dan informasi kepada publik. (pi)