Bareksa.com - Berikut isu kebijakan yang diperoleh dari koran hari ini:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera mengeluarkan peraturan OJK terkait manajemen risiko teknologi informasi perbankan. Aturan tersebut akan mewajibkan bank untuk menempatkan pusat data (data center) terutama terkait nasabah individual Indonesia di dalam negeri.

- OJK juga berencana merelaksasi ketentuan loan to value (LTV) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon menjelaskan bahwa konsep dari perubahan kebijakan ini masih dipersiapkan oleh tim teknis OJK.

- OJK sedang menyusun aturan tentang kewajiban modal konglomerasi keuangan. Berdasarkan kajian sementara OJK, induk usaha konglomerasi keuangan setidaknya harus memiliki rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) di atas 15-20 persen.

- Kementerian Keuangan telah menyelesaikan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kebijakan sunset policy jilid II dan siap diterapkan pada Mei 2015. Langkah tersebut diambil sebagai antisipasi kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada 2015.

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga penjaminan (LPS rate), walaupun sejumlah bank besar sudah menurunkan tingkat suku bunga deposito. Suku bunga penjaminan dalam simpanan rupiah dan valuta asing di bank umum masing-masing tetap sebesar 7,75% dan 1,5 persen.

- Direktorat Jendral Pajak berencana menambah masa sanksi penjara atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak dari masa maksimal enam tahun dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penambahan masa sanksi merupakan langkah untuk memberi efek jera kepada wajib pajak nakal.