Bareksa.com - Berikut isu kebijakan yang diperoleh dari koran hari ini:

- Kementerian Perhubungan memberi toleransi waktu selama satu bulan kepada maskapai nasional yang belum menyampaikan laporan keuangan 2014 per 30 April 2015. Toleransi tersebut berlaku apabila laporan keuangan maskapai proses auditnya belum dituntaskan oleh akuntan publik sampai batas waktu 30 April 2015.

- Bank Indonesia sedang menghitung ulang tarif ideal transaksi real time gross settlement systems (RTGS). Tarif baru tersebut akan berlaku seiring dengan pemberlakuan RTGS jilid II pertengahan 2015 ini. Dalam kajiannya BI akan mematok batas atas tarif RTGS yang berlaku di bank.

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Erwin Rijanto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Halim Alamsyah yang akan berakhir masa jabatannya pada Juni 2015. Fadel Muhamad, ketua Komisi XI DPR menilai Erwin pantas terpilih karena dinilai memiliki visi dan misi yang bagus untuk membawa perbaikan bank sentral.

- Pemerintah menargetkan membangun empat kilang bahan bakar minyak (BBM) baru senilai Rp480 triliun dalam 10 tahun ke depan. Pejabat sementara Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, setiap kilang baru nantinya akan memiliki kapasitas mengolah minyak mentah sebesar 300 ribu barel per hari.

- Kementerian Pertanian memprioritaskan perusahaan milik negara (BUMN) untuk berinvestasi membuka area seluas 500.000 hektare dalam pembangunan pabrik gula dan tebu. Direktur Tanaman Semusim Direktorat Perkebunan Nurwono Paridjo mengatakan sejumlah investor telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam proyek yang digagas untuk memenuhi target swasembada gula.

- Pemerintah berkomitmen membangun kerja sama bilateral dalam bentuk free trade agreement (FTA) dengan sejumlah negara sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak kinerja ekspor. Pemerintah memprioritaskan kerja sama dengan tetap mempertimbangkan aspek komplementer terhadap produk ekspor Indonesia.

- Kementerian Keuangan menyatakan akan bertindak tegas dalam pengelolaan dana belanja di setiap kementerian dan lembaga negara. Kementerian Keuangan akan menjatuhkan sanksi pemblokiran anggaran bagi kementerian dan lembaga yang malas memberi rincian penggunaan dana.