Bareksa.com - Berikut isu kebijakan yang dirangkum dari koran hari ini:

- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menjatuhkan sanksi bagi maskapai yang tidak menyatukan biaya pelayanan jasa penumpang ke dalam tiket mulai 1 Maret 2015. Sanksi terberat yang akan diberikan yaitu Kemenhub tidak memberi izin rute baru sebelum persoalan penyatuan tiket dilakukan.

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memberikan izin right issue kepada tiga emiten BUMN yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Sebelumnya ketiga emiten BUMN ini mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar total Rp8,4 triliun.

- Pemerintah berencana meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) handset 4G lebih dari 40 persen. Aturan ini rencananya akan diterapkan mulai tahun 2017 dengan mempertimbangkan kesiapan produsen lokal dalam memenuhi permintaan.

- Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan validasi data 36 ribu eksportir dan importir Indonesia. Terkait dengan hal ini, Ditjen Bea Cukai melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan basis data nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)akan memperketat pengenaan komisi dan biaya yang ditetapkan oleh manajer investasi (MI). MI dilarang mengenakan komisi dan biaya yang sangat tinggi dibandingkan komisi dan biaya yang ditetapkan oleh MI lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa lain.