Bareksa.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mulai serius memberantas mafia di sektor migas dengan membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang diwujudkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM juga telah menunjuk ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menjadi ketua komite. Tugas komite ini, pertama, merevisi proses perizinan hulu dan hilir untuk mencegah penjualan blok migas. Kedua, mengkaji efektivitas keberadaan lembaga-lembaga migas seperti Petral, SKK Migas dan BPH Migas.

Ketiga, mempercepat revisi Undang-Undang Migas. Terakhir, mendorong lahirnya iklim industri migas yang bebas dari para pemburu rente.

Pembentukan komite ini diharapkan menyelamatkan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai subsidi BBM. Indonesia terperangkap memberi subsidi BBM ratusan triliun setiap tahun karena dalam jangka waktu lama tak memiliki tata kelola migas dan membangun infrastruktur migas seperti kilang minyak. (np)

Kontan, hal 1.