Bareksa.com - Beberapa hari terakhir nama-nama calon menteri di kabinet Jokowi-JK terus berubah. Akan tetapi, sejumlah posisi kunci seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan sudah mulai ditetapkan, Posisi itu akan diisi berturut-turut oleh Sofyan Djalil dan Bambang Brodjonegoro. Demikian diungkapkan seorang tokoh di lingkaran terdekat Jokowi-JK kepada Bareksa.com. Sofyan Djalil pernah menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara di pemerintahan SBY-JK. Bambang Brodjonegoro adalah Wakil Menteri Keuangan di era SBY-Boediono.

Kepastian siapa yang akan duduk di kursi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan adalah yang paling ditunggu investor di pasar keuangan dan dunia usaha -- selain sejumlah posisi penting lainnya seperti Menteri Pertanian, ESDM, dan Badan Usaha Milik Negara.

Penunjukan Sofyan dan Bambang dianggap sumber itu cukup memenuhi ekspektasi publik. Akan tetapi beberapa posisi lainnya dia nilai bisa mengecewakan.

"Satu atau dua pilihan yang jelek bisa merusak kredibilitas keseluruhan kabinet,” ujar sumber Bareksa.com. “Yang saya harap masih bisa berubah adalah calon Menteri Pertanian dan Kepala Bappenas. Kalau Menteri BUMN itu sudah untouchable."

Hingga artikel ini diturunkan, kandidat terkuat Menteri Pertanian adalah Amran Sulaiman, seorang pengusaha di sektor pertanian. Sedangkan calon Kepala Bappenas adalah pengamat politik dan kebijakan publik yang selama ini menjadi penasehat Jokowi, Andrinof Chaniago. Sebelumnya, Kepala Bappenas kerap diisi para ekonom senior.

Figur yang banyak disorot media, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, tak tergoyahkan di kursi strategis dan dikenal “basah”, yakni Menteri Negara BUMN. Kata sumber itu, Rini yang selalu tampil di samping Jokowi, sekarang menjadi salah satu pembisik utama Jokowi dan sangat berpengaruh dalam proses seleksi kabinet.

Rini tidak mengangkat telepon saat Bareksa.com berusaha mengkonfirmasi soal ini. SMS yang dikirim ke nomor telepon genggamnya juga tidak dijawab.

* * *

Berikut daftar sementara sejumlah posisi penting lain di kabinet Jokowi-JK — sebagian sudah dipastikan, sebagian lainnya masih mungkin berubah hingga kabinet diumumkan nanti. “Jika tak ada perubahan lagi, rencananya diumumkan besok malam (Jumat, 24 Oktober),” kata tokoh itu.

- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)
- Menko Polhukam: Wiranto (Hanura, mantan Panglima TNI)
- Menteri ESDM: Hendi Prio Santoso (profesional, Dirut PGN)
- Menteri Perindustrian: Rahmat Gobel (pengusaha)
- Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan (profesional, Dirut PT Kereta Api)
- Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Siti Nurbaya (Nasdem)
- Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem)
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Enggartiasto Lukita (Nasdem)
- Menteri Agama: Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (akademisi)
- Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)
- Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi (Dubes RI untuk Belanda)
- Menteri Dalam Negeri: Tubagus Hasanuddin (PDI-P)
- Menteri Kesehatan: Prof. dr. Hasbullah Thabrany (profesional)
- Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah: Khofifah Indar Parawansa (PKB)
- Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)
- Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
- Menteri Pariwisata: Susi Pudjiastuti (profesional, pemilik Susi Air)
- Menpora: Yuddy Chrisnandi (Hanura)

Selain nama-nama di atas, dari PKB kemungkinan Marwan Jafar yang akan diplot di posisi Menteri Tenaga Kerja. Sedangkan dari PPP yang akan masuk kabinet adalah Suharso Monoarfa.

Posisi Jaksa Agung juga belum final diputuskan. Calon mengerucut ke dua nama, yakni Kepala PPATK M. Yusuf dan JAM Tindak Pidana Khusus Widyo Pramono.

Jokowi-JK sebelumnya pernah berjanji untuk mengisi kabinetnya yang berjumlah 34, dengan 18 profesional murni dan 16 profesional yang diajukan partai politik. Belakangan, Jokowi mengurangi jumlah posisi di kabinetnya menjadi 33.

Terkait jumlah menteri dari unsur partai politik, PDI-P mendapat jatah 6 posisi, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem masing-masing 3, Hanura 2, serta PKPI dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bergabung belakangan masing-masing satu. “Semula PPP minta 2 kursi,” kata sumber Bareksa.com. (kd)