Bareksa.com – Kelompok masyarakat sipil meminta para pendukung Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak merecoki penyusunan kabinet sehingga menunda hasil.

Michael Bobby Hoelman dari Yayasan Tifa mensinyalir banyak pihak yang memaksakan masuknya nama-nama yang mendapat catatan dari KPK dan PPATK.

Manuver partai politik atau beberapa orang tertentu dikhawatirkan menghambat upaya Jokowi-JK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Akibat beredar kabar penundaan pengumuman kabinet mendorong respon negatif dikalangan pelaku pasar. Tercermin dari pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 0,22 persen hari ini ke level 5.029,34 dimana investor asing tercatat melakukan penjualan bersih sekitar Rp300 miliar.

Investor memerlukan kepastian politik dalam memutuskan investasinya. Semakin tinggi ketidakpastian politik mendorong kenaikan risiko suatu negara.

“Ketimbang merecoki lebih baik mulai bekerja, agar Jokowi-JK bisa fokus memperketat program pemerintah ditengah ketatnya APBN dan membengkaknya subsidi BBM,” tegas Michael.