Bareksa.com - Pembangunan rumah murah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masih terus mengalami kendala, salah satunya perizinan. Oleh sebab itu Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah solusi kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, menjelaskan bahwa pemerintah memang sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13 mengenai proses perizinan bagi pengembang atau pengusaha yang tengah membangun rumah MBR. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan di banyak daerah.

“Tidak semua bupati menjadikan rumah MBR ini prioritas program kerja mereka di daerah. Fokusnya masih di aspek lain,” ujar Soelaeman.

Mak dari itu, dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan REI untuk meningkatkan kapasitas finansial, teknis, manajemen, dan sumber daya manusia dari anggota REI itu sendiri. Nantinya dalam skala besar, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi nasional.

Sebagai salah asosiasi pengembang yang concern dengan rumah MBR ini, Soelaeman mengakui REI turut serta membantu program pemerintah.

“Selain itu juga REI berkomitmen untuk memajukan pengembang di daerah. Kalau daerah tumbuh, maka ekonominya juga ikut tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

REI, dalam mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah, menargetkan pembangunan 210.000 rumah dengan harga Rp125 juta per-unitnya. Sehingga nilai total investasinya mencapai kurang lebih Rp20 triliun dalam hitungan kasar.

Dalam hal ini, REI turut membantu akses perbankan untuk MBR. Sejalan dengan pemerintah yang juga mengharuskan semua perbankan memberikan bantuan pinjaman guna membangun rumah MBR ini. Ada sekitar 16 bank daerah dan beberapa nama bank besar seperti BTN, Mandiri, atau BNI.

Tak hanya itu, pemerintah pun tengah mengkaji perubahan definisi rumah sederhana termasuk mengenai perubahan harga batas rumah. “Kalau mau mengajukan revisi harga, harus ada analisisnya, karena dilihat juga dari indeks harga daerah dan inflasinya,” ujar Soelaeman.

REI juga merekomendasikan kepada pemerintah beberapa poin penting guna menyukseskan program rumah MBR ini, salah satunya adalah kredit konstruksi untuk rumah MBR jangan sampai sama dengan kredit dengan bunga yang biasa. Meski baru wacana, menurutnya, hal ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, program rumah untuk MBR juga harus meliputi penyediaan dana yang memadai, suku bunga sebesar maksimal 5 persen, subsidi uang muka, BPHTB 1 persen.

Jenis hunian yang cocok untuk MBR yakni rumah tapak (landed house) dan vertikal, rusunami. Rumah vertikal perlu dikampanyekan lebih sering karena lebih efisien dalam pemanfaatan lahan. Biasanya ini lebih mudah untuk diterapkan di perkotaan dibanding di daerah. (K02)